Permendikbud Nomor 17 Tahun 2018

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2018 - Halo teman Situs Edukasi, pada postingan ini saya kan mengembangkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Permendikbud Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sanggup anda unduh secara gratis.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Permendikbud Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Permendikbud Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memuat Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Pasal 3 diubah,sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Permendikbud Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut:

(1) Bantuan operasional merupakan dukungan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau kebudayaan meliputi:
a. komunitas budaya;
b. satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat;
c. organisasi kemasyarakatan; atau
d. pemerintah tempat dan/atau forum nonstruktural/kelompok kerja yang dibuat oleh pemerintah.
(2) Dihapus.

(3) Bentuk dukungan operasional diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Bantuan Pemerintah.

(4) Pencairan dana dukungan operasional diberikan dalam bentuk uang kepada peserta dukungan operasional melalui mekanisme:
a. LS ke rekening peserta dukungan operasional; atau
b. UP.

(5) Pencairan dana dukungan operasional sanggup dilakukan secara sekaligus atau sedikit demi sedikit menurut ketetapan KPA, dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
(6) Pencairan dana dukungan operasional secara sedikit demi sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sanggup dilaksanakan paling banyak 4 (empat) tahap.

(7) Setiap tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesudah seluruh jumlah dana dukungan operasional yang diterima pada tahap sebelumnya telah dipergunakan paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen).

(8) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut perjanjian kolaborasi antara PPK dengan peserta dukungan operasional.

Selengkapnya, bagi bapak/ ibu yang belum mempunyai Permendikbud Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Permendikbud Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sanggup mengunduhnya melalui tautan link yang saya sematkan di bawah ini.

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2018.pdf, Unduh
Permendikbud Nomor 6 Tahun 2016.pdf, Unduh

Demikian Permendikbud Nomor 17 Tahun 2018 yang sanggup saya bagikan, smeoga bermanfaat.
Sumber http://www.websiteedukasi.com/

Read More

Persyaratan Calon Kepala Sekolah Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Adapun yang dimaksud Kepala  Sekolah  adalah  guru  yang  diberi  tugas  untuk memimpin  dan  mengelola  satuan  pendidikan  yang mencakup taman  kanak -kanak  (TK),  taman  kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar  (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah  pertama  luar  biasa  (SMPLB),  sekolah menengah  atas  (SMA),  sekolah  menengah  kejuruan (SMK),  sekolah  menengah  atas  luar  biasa  (SMALB),  atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

Terkait Persyaratan  Bakal Calon Kepala Sekolah dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 Permendikbud No 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, bahwa guru  dapat menjadi bakal calon  Kepala  Sekolah  apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki  kualifikasi  akademik  paling  rendah  sarjana (S -1) atau diploma empat (D -IV) dari perguruan tinggi dan  program studi yang terakreditasi paling rendah  B; 

b. mempunyai akta pendidik; 

c. bagi  Guru  Pegawai  Negeri  Sipil   memiliki  pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c; 

d. pengalaman  mengajar  paling singkat   6  (enam )  tahun menurut  jenis  dan  jenjang  sekolah  masing-masing, kecuali  di  TK/TKLB  memiliki  pengalaman  mengajar paling singkat  3 (tiga) tahun di TK/TKLB;

e. memiliki  hasil  penilaian prestasi  kerja   Guru dengan sebutan  paling  rendah  “Baik”  selama  2  (dua)  tahun terakhir;

f.  memiliki  pengalaman  manajerial  dengan  tugas yang relevan  dengan  fungsi  sekolah  paling  s ingkat  2  (dua) tahun;

g. sehat jasmani,  rohani,  dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari  rumah sakit Pemerintah; 

h. tidak  pernah  dikenakan  hukuman  disiplin  sedang dan/atau berat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;

i.  tidak  sedang  menjadi  tersangka  atau  tidak  pernah menjadi terpidana; dan 

j.  berusia  paling  tinggi  56  (lima  puluh  enam)  tahun pada  waktu  pengangkatan  pertama  sebagai  Kepala Sekolah.

Untuk Calon Kepala  Sekolah  di  SILN  selain  memenuhi  syarat sebagaimana  disebutkan di atas juga harus  memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: 

a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. memiliki  pengalaman  paling singkat   4  (empat)  tahun berturut-turut sebagai  Kepala Sekolah ;

c. sedang  menjabat  Kepala  Sekolah  pada  satuan pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah Daerah atau ma syarakat; 

d. menguasai  bahasa  Inggris  dan/atau  bahasa  negara tempat  yang  bersangkutan  akan  bertugas  baik mulut maupun tulisan; dan 

e. memiliki  wawasan  dan  mampu  mempromosikan  seni dan budaya Indonesia.

Khusus Calon Kepala Sekolah bakal  calon  Kepala Sekolah  di  daerah  khusus,  terdapat pengecuali dari beberapa persyaratan di atas, yakni: 

a. memiliki  pangkat  paling  rendah  Penata  Muda  Tingkat  I, golongan ruang III/b; dan 

b. memiliki  pengalaman  mengajar  paling  sedikit  3  (tiga) tahun.

Terkait Perioderisasi dan Penugasan Kepala sekolah, dijelaskan dalam Pasal 12 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, yakni sebagai berikut:

1)  Penugasan  Kepala  Sekolah  pada  satuan  pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah tempat termasuk di tempat khusus dilaksanakan dengan periodisasi.

2)  Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap  masa  periode  dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  4 (empat) tahun . 

3)  Setelah  menyelesaikan  tugas  pada  periode  pertama, Kepal a  Sekolah  dapat  diperpanjang  penugasannya paling  banyak  3  (tiga)  kali   masa  periode  atau  paling usang 12  (dua belas)  tahun . 

4)  Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi  pangkal  yang  sama  paling  sedikit  2  (dua) tahun  dan  paling  lama  2  (dua)  masa  periode  atau  8 (delapan) tahun.

5)  Penugasan Kepala Sekolah  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  berdasarkan hasil evaluasi prestasi kerja   setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”.

6)  Dalam hal hasil evaluasi prestasi kerja tidak mencapai dengan  sebutan paling  rendah  “Baik” ,  Kepala  Sekolah yang  bersangkutan  tidak  dapat  diperpanjang  masa tugasnya sebagai  Kepala  Sekolah. 

7)  Kepala Sekolah  yang tidak diperpanjang masa tugasnya sanggup ditugaskan kembali sebagai Guru.

8)  Setelah  menyelesaikan  tugas  pada  periode  ketiga, Kepala  Sekolah  dapat  diperpanjang  penugasannya untuk periode keempat sesudah melalui uji kompetensi.

9)  Pelaksanaan  uji  kompetensi  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.

10)   Penugasan  kembali  sebagai  Guru  dilakukan  oleh  Dinas Pendidikan  Provinsi,  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan kewenangannya dengan memper ti mbangkan kebutuhan dan jumlah guru di daerahnya

Adapun Tugas Pokok Kepala Sekolah berdasarkan Pasal 15 Permendikbud No 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, adalah sebagai  berikut:

1)  Beban  kerja  Kepala  Sekolah   sepenuhnya  untuk melaksanakan  tugas pokok manajerial,  pengembangan kewirausahaan,  dan  supervisi  kepada  Guru dan  tenaga kependidikan. 

2)  Beban  kerja  Kepala  Sekolah  bertujuan untuk mengembangkan   sekolah dan  meningkatkan  mutu  sekolah  berdasarkan  8 (delapan) standar nasional pendidikan .

3)  Dalam  hal  terjadi  kekurangan  guru  pada  satuan pendidikan, Kepala  Sekolah dapat  melaksanakan  tugas pembelajaran  atau  pembimbingan  agar  proses pembelajaran  atau  pembimbingan  tetap  berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan .

4)  Kepala Sekolah yang melakukan kiprah pembelajaran atau  pembimbingan, tugas  pembelajaran  atau  pembimbingan  tersebut merupakan kiprah perhiasan di luar tu gas pokoknya .

5)  Beban  kerja bagi kepala  sekolah  yang  ditempatkan  di SILN  selain  melaksanakan  beban  kerja juga melakukan promosi kebudayaan Indonesia.

Selain itu dalam Pasal  20 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah ada penegasan bahwa Kepala  Sekolah  tidak  dapat  merangkap  sebagai  pelaksana kiprah jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, ditegaskan bahwa calon kepala sekolah harus lulus Pelatihan  Calon  Kepala Sekolah, sedangkan Kepala  Sekolah  yang  sedang  menjabat  dan belum  memiliki Surat Tanda  Tamat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Calon  Kepala Sekolah wajib  mengikuti  dan  lulus  pendidikan  dan  pelatihan penguatan Kepala Sekolah. Bagi Kepala  Sekolah  yang  tidak  lulus  pendidikan  dan pelatihan  penguatan  Kepala  Sekolah diberi  kesempatan  untuk mengikuti kembali pendidikan dan training penguatan Kepala Sekolah  paling banyak 2 (dua) kali.

Selengkapnya silahkan download Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah  ---disini---

Sumber : https://norjatar.blogspot.com//search?q=permendikbud-nomor-6-tahun-2018-tentang

Demikian gosip perihal Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, semoga bermanfaat.

Read More

Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Ihwal Pemenuhan Beban Kerja

Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja - Halo teman Situs Edukasi, pada postingan ini saya akan membuatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang sanggup anda unduh secara gratis.

Memasuki tahun pelajaran 2018/2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemndikbud) telah menerbitkan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

Adapun salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 menurut Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, sebagai berikut:

1. Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melakukan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) ahad pada satuan manajemen pangkal.
2. Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) ahad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.
3. Dalam hal diperlukan, sekolah sanggup menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3 menurut Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) bagi Guru meliputi acara pokok:
   a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
   b. melakukan pembelajaran atau pembimbingan;
   c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
   d. membimbing dan melatih penerima didik; dan
   e. melakukan kiprah perhiasan yang menempel pada pelaksanaan acara pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru.
2. Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter b dilaksanakan dalam acara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 6 menurut Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, yaitu sebagai berikut:

1. Tugas perhiasan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) karakter f meliputi:
   a. wali kelas;
   b. pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
   c. pembina ekstrakurikuler;
   d. koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK;
   e. Guru piket;
   f. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1);
   g. penilai kinerja Guru;
   h. pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru; dan/atau
   i. tutor pada pendidikan jarak jauh pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 13 berasarkan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, sebagai berikut:

1. Pemenuhan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per ahad dalam  pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sanggup dikecualikan bagi:
   a. Guru tidak dapat  memenuhi ketentuan minimal 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per  minggu, menurut struktur kurikulum;
   b. Guru pendidikan khusus;
   c. Guru pendidikan layanan khusus; dan
   d. Guru pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).
2. Pemenuhan pelaksanaan pembimbingan  paling  sedikit terhadap 5 (lima) rombongan berguru per  tahun dalam pelaksanaan pembimbingan oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sanggup dikecualikan dalam hal jumlah rombongan berguru dalam satuan pendidikan kurang dari 5 (lima) rombongan belajar.

Selengkapnya, bagi bapak/ ibu guru, kepala sekolah, dan pengewas sekolah jenjang SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan yang belum mempunyai Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah sanggup megunduhnya melalui tautan link yang saya sematkan di bawah ini.

Salinan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018.pdf, Unduh

Lampiran 1 Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018.pdf, Unduh

Lampiran 2 Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018.pdf, Unduh

Lampiran 3 Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018.pdf, Unduh

Demikian Permendikbud Nomor (No) 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang sanggup saya bagikan, semoge bermanfaat.

Sumber http://www.websiteedukasi.com/

Read More

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Perihal Ppk Pada Satuan Pendidikan Formal

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang PPK Pada Satuan Pendidikan Formal - Halo teman Situs Edukasi, pada postingan ini saya akan membuatkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Pada Satuan Pendidikan Formal yang sanggup anda unduh secara gratis.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.

Penguatan  Pendidikan Karakter (PPK) yaitu merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung  jawab satuan pendidikan untuk memperkuat aksara akseptor didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kolaborasi antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bab dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Pasal 2 menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, yaitu sebagai berikut:

1. PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan aksara terutama mencakup nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi,

Pasal 3 menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, yaitu sebagai berikut:

PPK pada Satuan Pendidikan Formal dilakukan dengan memakai prinsip sebagai berikut:
a. berorientasi pada berkembangnya potensi akseptor didik secara menyeluruh dan terpadu;
b. keteladanan dalam penerapan pendidikan aksara pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
c. berlangsung melalui penyesuaian dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4 sesuai Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan PPK pada Taman Kanak-kanak bertujuan untuk menanamkan nilai aksara dalam pelaksanaan pembelajaran.
2. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar mempunyai muatan aksara yang lebih besar dibandingkan dengan muatan aksara dalam penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.
3. Muatan aksara dalam penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan melalui kurikulum dan penyesuaian pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Pasal 5 menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, yaitu sebagai berikut:

1. PPK pada Satuan Pendidikan Formal diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:
   a. sekolah;
   b. keluarga; dan
   c. masyarakat.

Pasal 6 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, yaitu sebagai berikut: dinyatakan bahwa Penyelenggaraan  PPK yang  mengoptimalkan  fungsi kemitraan  tripusat pendidikan dilaksanakan dengan  pendekatan berbasis: a)  kelas; 

b) budaya sekolah; dan 

c) masyarakat.

Selengkapnya, bagi bapak/ ibu guru yang belum mempunyai Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal sanggup mengunduhnya melalui tautan link yang saya sematkan di bawah ini.

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018.pdf, Unduh

Demikian Salinan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal yang sanggup saya bagikan biar bermanfaat.

Sumber http://www.websiteedukasi.com/

Read More

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Ihwal Penyediaan Layanan Paud

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD - Halo teman Situs Edukasi, pada postingan ini saya akan berabagi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang sanggup anda unduh secara gratis.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu merupakan suatu upaya pelatihan yang ditujukan kepada anak semenjak lahir hingga dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui proteksi rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani biar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Kementerian Pendidikan dan Kbudayaan (Kemndikbud) telah menerbitkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), adapun salinannya yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Penyediaan layanan PAUD berprinsip:
a. pelayanan yang berkesinambungan;
b. pelayanan yang nondiskriminasi;
c. pelayanan yang tersedia, sanggup dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh Masyarakat; dan
d. berbasis budaya.

Pasal 3 Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Penyediaan layanan PAUD bertujuan untuk menyediakan layanan PAUD secara universal untuk semua anak usia dini yaitu semenjak lahir hingga berusia 6 (enam) tahun biar mempunyai terusan terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas sebagai persiapan menempuh pendidikan dasar.

Pasal 4 Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu sebagai berikut:
Ruang lingkup penyediaan layanan PAUD mencakup PAUD jalur formal dan PAUD jalur nonformal.

Pasal 5 Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini:
(1) Layanan PAUD disediakan oleh:
a. Pemda Kabupaten/Kota;
b. Pemerintah Desa; atau
c. Masyarakat.
(2) Penyediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Menteri.

Selengkapnya, bagi kepala PAUD yang belum mempunyai Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini sanggup mengunduhnya melalui tautan link yang saya sematkan di bawah ini.

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018.pdf, Unduh

Demikian Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sanggup saya bagikan, semoga bermanfaat.
Sumber http://www.websiteedukasi.com/

Read More

Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018

Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018 - Halo sahabat Situs Edukasi, pada postingan ini aku akan berbagi Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang tentunya sanggup anda unduh secara gratis.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018 merupakan penyempurna Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Satuan kerja perangkat kawasan bidang pendidikan dan kebudayaan yang diatur dalam Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasar Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018 terdiri atas 6 (enam) nomenklatur, yaitu sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan 5 (lima) Bidang;
b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  Tipe A dengan 4 (empat) Bidang ;
c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe B;
d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe A dengan 5 (lima) Bidang;
e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota  Tipe A dengan 4 (empat) Bidang; dan
f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe B.

Tujuan  ditetapkannya Pedoman  Organisasi Perangkat  Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan  tahun 2018 ini untuk menawarkan anutan dan contoh bagi Pemda Provinsi dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota dalam penataan organisasi perangkat kawasan di bidang pendidikan dan kebudayaan, baik penataan tugas, fungsi, maupun nomenklaturnya.

Dengan adanya anutan tersebut diperlukan terbentuk organisasi dinas pendidikan dan kebudayaan  yang proporsional, efisien, dan efektif, serta berorientasi pada penguatan fungsi dan penyeimbangan beban kerja.

Selengkapnya, bagi anda yang belum mempunyai Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sanggup mengunduhnya melalui tautan link yang aku sematkan di bawah ini.

Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018.pdf, Unduh

Demikian Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018 yang sanggup aku bagikan, supaya bermanfaat.
Sumber http://www.websiteedukasi.com/

Read More

Permendikbud No 10 Tahun 2018 Ihwal Juknis Proteksi Guru Pns Daerah

Permendikbud No 10 Tahun 2018 Tentang Juknis Tambahan Penghasilan Guru PNS - Halo sahabat Situs Edukasi, pada postingan ini saya akan menyebarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang tentunya sanggup anda unduh secara gratis.

Petunjuk teknis penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sesuai Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 merupakan aliran bagi Kementerian dan Pemda dalam memperlihatkan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan kepada Guru PNSD.

Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut Permendikbud No (Nomor) 10 Tahun 2018, meliputi:
a. Guru;
b. Guru yang diberi kiprah sebagai kepala satuan pendidikan;
c. Guru yang mendapat kiprah tambahan; dan
d. Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud No 10 Tahun 2018 (Pasal 3) Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD dilaksanakan dengan prinsip:

1. efisien, ialah harus diusahakan dengan memakai sumber dana dan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan sanggup dipertanggungjawabkan;
2. efektif, ialah harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan sanggup memperlihatkan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. transparan, ialah menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat sanggup mengetahui dan mendapat isu mengenai pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan;
4. akuntabel, ialah pelaksanaan acara sanggup dipertanggungjawabkan;
5. kepatutan, ialah pembagian terstruktur mengenai program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
6. manfaat, ialah pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan tempat dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan keuntungannya dan berdaya guna bagi Guru PNSD.

Pasal 4 menurut Permendikbud No 10 Tahun 2018 bahwa:
(1) Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru PNSD.
(2) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kriteria akseptor Tunjangan Profesi.

Berdasarkan Permendikbud No 10 Tahun 2018 (Pasal 5) bahwa:
(1) Tunjangan Profesi diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank akseptor tunjangan.
(2) Besaran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 sesuai Permendikbud No 10 Tahun 2018 sebagai berikut:
(1) Penyaluran Tunjangan Profesi dilakukan oleh Pemda provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prosedur penyaluran Tunjangan Profesi.

Selengkapnya, bagi bapak/ibu guru yang belum mempunyai Permendikbud No 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sanggup mengunduhnya melalui tautan di bawah ini.

Permendikbud No 10 Tahun 2018.pdf, Unduh
Lampiran I Permendikbud No 10 Tahun 2018.pdf, Unduh
Lampiran II Permendikbud No 10 Tahun 2018.pdf, Unduh
Lampiran III Permendikbud No 10 Tahun 2018.pdf, Unduh

Demikian Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Juknis Tunjangan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang sanggup saya bagikan, biar bermanfaat.
Sumber http://www.websiteedukasi.com/

Read More

Tata Cara Upacara Bendera Di Sekolah

TATA CARA UPACARA BENDERA DI SEKOLAH

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah (Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah). Pedoman Upacara Bendera di Sekolah ini berlaku untuk jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK/MAK. Tujuan ditetapkan pemikiran ini semoga pelaksanaan  upacara  bendera  di  sekolah sanggup dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai pecahan untuk  mewujudkan  tujuan pendidikan  yang  mencakup  nilai-nilai  penanaman  sikap disiplin, kerjasama, rasa percaya diri, dan tanggung jawab yang  mendorong  lahirnya  sikap  dan  kesadaran  berbangsa dan  bernegara  serta  cinta  tanah  air  di  kalangan  peserta didik.

Itulah sebabnya dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah (Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah) ditegaskan bahwa tujuan Pelaksanaan Upacara di sekolah ialah untuk:

a.  memperkuat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dan  Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.  membiasakan bersikap tertib dan disiplin;

c.  meningkatkan kemampuan memimpin;

d.  membiasakan kekompakan dan kerjasama;

e.  menumbuhkan rasa tanggung jawab; dan

f.  mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Berikut ini Ketentuan Umum pelaksanaan Upacara Bendera di Sekolah sesuai Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018  Tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah (Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah), yakni:

·          Pembina Upacara  adalah kepala  sekolah,  wakil  kepala sekolah,  guru,  pejabat  pemerintahan,  atau  tokoh masyarakat.

·          Pemimpin Upacara ialah akseptor didik yang dipilih untuk memimpin jalannya Upacara di sekolah.

·          Pengatur Upacara ialah guru yang bertugas menyiapkan rencana  acara  Upacara  serta  segala  sesuatu  yang berkaitan dengan pelaksanaan Upacara di sekolah.

·          Pemandu  Upacara  adalah  peserta  didik  di  bawah bimbingan  guru  pembina  yang  membaca  acara pelaksanaan Upacara di sekolah.

·          Pembawa  Naskah  Pancasila  adalah  peserta  didik  yang ditunjuk  untuk bertugas  membawa  naskah  Pancasila untuk  diserahkan  kepada  Pembina  Upacara  dan menerima  kembali  naskah  tersebut  pada  saat  yang  telah ditentukan.

·          Pembaca  Teks  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 adalah  peserta  didik  yang  ditunjuk  untuk  bertugas membacakan  teks  tersebut  pada  saat  dan  tempat  yang telah ditentukan.

·          Pembaca  Teks  Janji  Siswa  adalah  peserta  didik  yang ditunjuk  untuk  bertugas  membacakan  teks  janji  siswa pada ketika dan tempat yang telah ditentukan.

·          Pembaca Doa  adalah  peserta  didik  yang  ditunjuk  untuk bertugas  membaca  doa  pada  saat  dan  tempat  yang  telah ditentukan.

·          Pemimpin  Lagu/Dirigen  adalah  peserta  didik  yang ditunjuk  untuk  bertugas  memimpin  kelompok  dan/atau seluruh  peserta  Upacara  menyanyikan  lagu  Indonesia Raya, lagu Mengheningkan Cipta, dan lagu wajib nasional pada ketika dan tempat yang telah ditentukan.

·          Kelompok Pengibar Bendera  adalah  peserta  didik  yang ditunjuk  untuk  bertugas  menyiapkan  dan menaikkan Bendera pada ketika dan tempat yang telah ditentukan.

·          Kelompok  Paduan  Suara  adalah  peserta  didik  yang ditunjuk  untuk  bertugas  menyanyikan  lagu  Indonesia Raya, lagu Mengheningkan Cipta, dan lagu wajib nasional lainnya pada ketika dan tempat yang telah ditentukan.

Mengacu Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018 ihwal Pedoman Upacara Bendera di Sekolah Sekolah (Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah) pada jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK/MAK, dinyatakan bahwa  Unsur pelaksana Upacara di sekolah terdiri atas: a)  pejabat Upacara; b)  petugas Upacara; dan c)  peserta Upacara. Adapun yang dimaksud Pejabat Upacara yakni  Pembina Upacara;  Pemimpin Upacara;  Pengatur Upacara; dan  Pemandu Upacara. Sedangkan yang termasuk Petugas Upacara meliputi: a)  Pembawa Naskah Pancasila; b)  Pembaca Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;  c)  Pembaca Teks Janji Siswa; d)  Pembaca Doa; e)  Pemimpin Lagu/Dirigen; f)  Kelompok Pengibar Bendera; dan g)  Kelompok Paduan Suara.

Peserta Upacara bendera di sekolah terdiri atas:

a.  kepala sekolah;

b.  wakil kepala sekolah;

c.  guru;

d.  tenaga kependidikan; 

e.  peserta didik; dan/atau

f.  tamu undangan.

Selanjutnya Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah Sekolah (Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah) pada jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK/MAK memberikan ketentuan tentang Susunan program Upacara Bendera di sekolah. Adapun Susunan program Upacara Bendera di sekolah terdiri dari:

a.  acara persiapan yang terdiri atas:

1)  setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya;

2)  Pemimpin Upacara memasuki lapangan Upacara;

3)  penghormatan kepada Pemimpin Upacara;

4)  laporan setiap pemimpin barisan; dan

5)  Pemimpin Upacara mengambil alih pimpinan.

b.  acara pokok yang terdiri atas:

1)  Pembina Upacara memasuki lapangan Upacara;

2)  penghormatan umum kepada Pembina Upacara;

3)  laporan Pemimpin Upacara;

4)  penaikan bendera  merah  putih diiringi  lagu  Indonesia Raya;

5)  mengheningkan cipta;

6)  pembacaan teks Pancasila;

7)  pembacaan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

8)  pembacaan teks komitmen siswa;

9)  amanat Pembina Upacara;

10) menyanyikan lagu wajib nasional;

11) pembacaan doa;

12) laporan Pemimpin Upacara;

13) penghormatan umum kepada Pembina Upacara; dan

14) Pembina Upacara meninggalkan lapangan Upacara.

c.  acara penutupan yang terdiri atas:

1)  Pemimpin  Upacara  membubarkan  peserta  Upacara; dan

2)  Peserta Upacara meninggalkan lapangan Upacara.

Sebelum  Upacara  dimulai, Pembina  Upacara  menerima dan  menyetujui  laporan rencana  pelaksanaan  Upacara dari Pengatur Upacara.  Dalam pelaksanaan kegiatan Upacara di sekolah, Pembina Upacara: 

a.  menerima penghormatan dari akseptor Upacara;

b.  menerima laporan Pemimpin Upacara;

c.  memimpin mengheningkan cipta;

d.  membacakan  Naskah  Pancasila  yang  diikuti  oleh seluruh akseptor Upacara; dan

e.  menyampaikan amanat. 

Berikut ini ketentuan penggunaan lagu Indonesia 3 dalam pelaksanaan Upacara Bendera sesuai Pedoman Upacara Bendera di Sekolah Sekolah (Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah) pada jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK/MAK, yakni sebagai berikut:

1)  Lagu  Indonesia  Raya  dinyanyikan  secara  lengkap  dalam  3  (tiga)  stanza oleh akseptor Upacara dengan bangun tegak dan perilaku hormat. 

2)  Lagu  Indonesia  Raya  dengan  3  (tiga)  stanza  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dinyanyikan  dengan  lirik  tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3)  Berdiri  tegak dan  sikap  hormat  yakni  berdiri  tegak di  tempat  masing-masing dengan:

a.  mengepalkan  telapak  tangan  kanan  diletakkan  pada dada  sebelah  kiri dengan  ibu  jari  menempel  di  dada sebelah  kiri  atau mengangkat  tangan  kanan  sebatas kepala dengan jari telunjuk melekat pada pelipis;

b.  meluruskan lengan kiri ke bawah;

c.  mengepalkan  telapak  tangan  kiri  dengan  ibu  jari menghadap ke depan merapat pada paha kiri; dan

d.  menghadapkan wajah pada Bendera. 

Tugas Pembina Upacara dalam  pelaksanaan  kegiatan  Upacara  bendera  di  sekolah berdasarakan Pedoman Upacara Bendera di Sekolah (Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah) yakni:

a.  menerima penghormatan dari pemimpin kelompok akseptor upacara;

b.  memimpin penghormatan kepada Pembina Upacara;

c.  menyiapkan dan mengistirahatkan akseptor Upacara;

d.  menyampaikan laporan kepada Pembina Upacara;

e.  mempertanggungjawabkan pelaksanaan  tugasnya kepada Pembina Upacara; dan

f.    membubarkan  peserta Upacara  atas  perintah  Pembina Upacara.

Tugas Pengatur Upacara dalam  pelaksanaan  kegiatan  Upacara bendera di  sekolah sesuai Pedoman Upacara Bendera di Sekolah (Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah) yakni:

a.  mengajukan  rencana  acara  Upacara  kepada  Pembina Upacara untuk memperoleh persetujuan;

b.  menentukan/menunjuk petugas Upacara;

c.  menyiapkan/memeriksa  tempat  dan  perlengkapan Upacara;

d.  melapor  atau  memberikan  informasi  kepada  Pembina Upacara  tentang  segala  sesuatunya  sesaat  sebelum Upacara dimulai;

e.  memeriksa,  mengatur,  dan  mengendalikan  jalannya Upacara; dan

f.  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugasnya  kepada Pembina Upacara.

Tugas Pemandu Acara dalam  pelaksanaan  kegiatan  Upacara bendera  di  sekolah sesuai Pedoman Upacara Bendera di Sekolah yakni:

a.  membaca program Upacara sesuai dengan urutan program pada ketika yang telah ditentukan; dan

b.  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugasnya  kepada Pengatur Upacara.

Tugas Pembawa Naskah Pancasila dalam  pelaksanaan  kegiatan  Upacara  bendera di  sekolah sesuai Pedoman Upacara Bendera di Sekolah yakni:

a.  membawa naskah Pancasila; dan

b.  menyerahkan  naskah  Pancasila  kepada  Pembina  Upacara dan  menerima  kembali  naskah  tersebut  pada  saat  yang telah ditentukan.

Tugas Pembawa Teks  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  pelaksanaan  kegiatan  Upacara bendera  di  sekolah sesuai Pedoman Upacara Bendera di Sekolah (Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah) adalah membaca  teks  tersebut  pada  saat  dan  tempat  yang  telah ditentukan.

Tugas Pembaca Teks  Janji  Siswa dalam  pelaksanaan  kegiatan  Upacara  bendera  di  sekolah sesuai Pedoman Upacara Bendera di Sekolah ialah membaca  teks janji  siswa  yang diikuti  oleh  seluruh siswa pada  saat  dan  tempat yang  telah ditentukan.

Tugas Pembaca Doa dalam  pelaksanaan  kegiatan  Upacara bendera  di  sekolah sesuai Pedoman Upacara Bendera di Sekolah ialah membaca doa pada ketika dan tempat yang telah ditentukan.

Tugas Pemimpin Lagu/Dirigen dalam  pelaksanaan  kegiatan  Upacara  bendera di  sekolah sesuai Pedoman Upacara Bendera di Sekolah yakni:

a.  memimpin  seluruh  peserta  Upacara menyanyikan  lagu Indonesia  Raya  dan lagu  wajib  nasional  pada  saat  dan tempat yang telah ditentukan; dan

b. memimpin Kelompok  Paduan  Suara menyanyikan lagu Mengheningkan  Cipta pada  saat  dan  tempat  yang  telah ditentukan.

Tugas Kelompok Pengibar Bendera dalam  pelaksanaan  kegiatan  Upacara  bendera di  sekolah sesuai Pedoman Upacara Bendera di Sekolah (Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah) adalah menyiapkan Bendera; dan menaikkan Bendera. Sedangkan kiprah Kelompok Paduan  Suara  bertugas  menyanyikan  lagu  Indonesia  Raya, lagu  Mengheningkan  Cipta,  dan  lagu  wajib nasional  lainnya pada ketika dan tempat yang telah ditentukan.

Ketetntuan ihwal pakaian dalam pelaksanaan Upacara Bendera di sekolah. Berdasarkan Pedoman Upacara Bendera di Sekolah, yang menyatakan bahwa Tata pakaian Upacara di sekolah diatur sebagai berikut:

a.  peserta  didik  mengenakan  pakaian  seragam  sekolah nasional dilengkapi  dengan  topi  pet dan  dasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.  petugas upacara mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah masing-masing; dan

c.  guru  dan  tenaga  kependidikan  mengenakan  pakaian seragam  yang  telah  ditentukan  oleh  daerah/sekolah masing-masing.

Ketentuan ihwal bentuk formasi  barisan  dalam pelaksanaan  Upacara bendera  di sekolah sesuai Pedoman Upacara Bendera di Sekolah, yakni sebagai berikut:

1)  Bentuk  formasi  barisan  untuk  melaksanakan  Upacara diatur sebagai berikut:

a.  bentuk segaris; atau

b.  bentuk U.

2)  Bentuk segaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad a merupakan suatu  bentuk  barisan  yang  disusun  dalam satu baris dan menghadap ke sentra Upacara.

3)  Bentuk  U sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b merupakan  suatu  bentuk  barisan  yang  disusun  dan berbentuk abjad U dan menghadap ke sentra Upacara.

4)  Bentuk gugusan barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dalam  pelaksanaannya  dapat  disesuaikan  dengan keadaan sekolah dan lapangan yang tersedia.

Selengkapnya silahkan download Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018 ihwal Pedoman Upacara Bendera di Sekolah (Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah) ---DISINI---

Bagi Anda yang membutuhkan pola MP3 dan Video Lagu Indonesia Raya 3 Stanza sanggup di baca di SINI.

Demikian informasi ihwal Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018  Tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah (Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah),  semoga bermanfaat. Terima kasih.

Read More