Download Permendikbud No 3 Tahun 2017

PERMENDIKBUD NO 3 TAHUN 2017

Akhir pemerintah melegitimasi Pelaksanaan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) dengan Mengelurakan Permendikbud No 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan disebutkan ada tiga jenis Ujian yang harus ditempuh oleh akseptor didik semoga lulus dari satuan pendidikan , yakni Ujian Nasional UN, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Sekolah (US).

Mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah (US) ialah seluruh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah termasuk mata pelajaran yang di UN-kan, namun tidak termasuk mata pelajaran yang di USBN-kan.

Dalam pasal 5 Permendikbud No 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap akseptor didik pada jalur formal wajib mengikuti UN, USBN dan US paling sedikit satu kali. Kaprikornus  keikutsertaan dalam UN, USBN dan US menjadi syarat kelulusan.

Mengacu pada pasal 9 Permendikbud No 3 Tahun 2017 pemerintah mendorong semoga seluruh pelaksanaan UN dilakukan dengan model UNBK.

Pada pasal 14 Permendikbud No 3 Tahun 2017 secara tegas dinyatakan bahwa naskah USBN dan US digandakan oleh Satuan Pendidikan. Dengan demikian ada kepastian penggunaan dana BOS untuk pelaksanaan USBN dan US.

Adapun persyaratan lulus dari satuan Pendidikan berdasarkan pasal 18 Permendikbud No 3 Tahun 2017 USBN dan US ialah

1) Menyelesaikan seluruh agenda pembelajaran

2) memperoleh nilai sikap atau sikap minimal baik

3) lulus ujian satuan pendidikan/program pendidikan.

Selengkapnya silahkan Download Permendikbud No 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan (Klik Disini)

================================================

Read More

Download Permendikbud No 17 Tahun 2017 Wacana Ppdb Pada Tk, Sd, Smp, Sma, Smk Sederajat

PERMENDIKBUD  NOMOR  17 TAHUN 2017

Bahwa untuk menjamin biar penerimaan  peserta  didik  baru  pada  satuan pendidikan  formal  yaitu  taman  kanak-kanak,  sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas,  sekolah  menengah  kejuruan, atau  bentuk  lain yang  sederajat  perlu  dilakukan  secara  objektif, akuntabel,  transparan,  dan tanpa  diskriminasi  guna meningkatkan susukan layanan pendidikan, pemerintah Menerbitkan Permendikbud  No  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,  SMP, SMA,  Sekolah Menengah kejuruan  atau yang Sederajat

Pasal 2 Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,  SMP, SMA,  Sekolah Menengah kejuruan  atau yang Sederajat, menyatakan bahwa PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru  berjalan  secara  objektif,  akuntabel,  transparan,  dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan susukan layanan pendidikan.

Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru  atau PPDB diatur dalam dalam pasal 3 hingga dengan pasal 17 Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,  SMP, SMA,  Sekolah Menengah kejuruan atau yang Sederajat.

Dalam Pasal 3 Permendikbud  No.  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,  SMP, SMA,  Sekolah Menengah kejuruan  atau yang Sederajat, dinyatakan bahwa

(1)  PPDB dilaksanakan melalui prosedur dalam jejaring (daring/online)  maupun  dengan  mekanisme  luar jejaring  (luring/offline)  dengan  memperhatikan kalender pendidikan.

(2)  Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah tempat melaksanakan PPDB  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  pada  bulan  Juni  sampai  dengan  bulan  Juli setiap tahun.

(3)  Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah tempat wajib  mengumumkan  secara  terbuka  proses pelaksanaan  dan  informasi  PPDB  antara  lain  terkait persyaratan,  seleksi,  daya  tampung  menurut ketentuan  rombongan  belajar,  biaya,  serta  hasil penerimaan  peserta  didik  baru  melalui  papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

PERMENDIKBUD  NO 17 TAHUN 2017 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TK, SD,  SMP, SMA,  SMK  SEDERAJAT 

Terkait Persyaratan sesuai Permendikbud  No.  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,  SMP, SMA,  Sekolah Menengah kejuruan  atau yang Sederajat, adalah sebagai berikut:

Persyaratan calon peserta didik gres pada Taman Kanak-kanak adalah: 

a.  berusia 4 (empat) tahun hingga dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan

b.  berusia 5 (lima) tahun hingga dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B

Persyaratan calon peserta didik gres kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:

a.  calon  peserta  didik  baru  yang  berusia  7  (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan

b.  calon  peserta  didik  baru  berusia  paling  rendah  6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pengecualian  syarat  usia paling  rendah  6  (enam) tahun diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mempunyai kecerdasan  istimewa/bakat  istimewa  atau  kesiapan belajar  dibuktikan  dengan  rekomendasi  tertulis  dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak  tersedia,  rekomendasi  sanggup dilakukan oleh dewan guru Sekolah. Ketentuan  tersebut  dilaksanakan sesuai  dengan  batas  daya  tampungnya  berdasarkan ketentuan  rombongan  belajar  dalam  Peraturan Menteri.

Persyaratan  calon  peserta  didik  baru  kelas  7  (tujuh)  SMP atau bentuk lain yang sederajat:

a.  berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan

b.  mempunyai ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;

Persyaratan  calon  peserta  didik  baru  kelas  10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat: 

a.  berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;

b.  mempunyai ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan

c.  memiliki  SHUN  SMP  atau  bentuk  lain  yang sederajat.

SMK  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  bidang keahlian/program  keahlian/kompetensi  keahlian tertentu  dapat  menetapkan  tambahan  persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik gres kelas 10 (sepuluh).   Persyaratan  calon  peserta  didik  baru  kelas  10 (sepuluh) dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Pasal 8 Permendikbud  No  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,  Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,  Sekolah Menengah Kejuruan, atau  Bentuk Lain Yang Sederajat  menyatakan bahwa Syarat usia sebagaimana dimaksud dibuktikan  dengan  akta  kelahiran atau  surat  keterangan lahir  yang  dikeluarkan oleh pihak  yang  berwenang  dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Selanjutnya Pasal 9 Permendikbud  No. 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,  Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,  Sekolah Menengah Kejuruan, atau  Bentuk Lain Yang Sederajat  menyatakan Persyaratan  calon  peserta  didik  baru  baik  warga  negara Indonesia  atau  warga  negara  asing  untuk  kelas  7  (tujuh) atau  kelas  10  (sepuluh)  yang  berasal  dari Sekolah di  luar negeri  selain  memenuhi  persyaratan, wajib  mendapatkan surat  keterangan  dari Direktur  Jenderal yang  menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Terkait Seleksi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru  atau PPDB sesuai Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,  SMP, SMA,  Sekolah Menengah kejuruan  atau yang Sederajat.

Untuk Jenjang SD, dalam Pasal 11 ayat (1) Permendikbud  No.  17 Tahun 2017 dinyatakan  Seleksi calon peserta didik gres kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan  urutan  prioritas  sesuai dengan daya  tampung berdasarkan  ketentuan  rombongan  mencar ilmu sebagai berikut: a.  usia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 ayat (1); dan b.  jarak  tempat  tinggal  ke  Sekolah  sesuai  dengan ketentuan zonasi. (2)  Dalam  seleksi  calon  peserta  didik  baru  kelas  1  (satu) SD  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Untuk Jenjang SMP, dalam Pasal 11 ayat (1) Permendikbud  No.  17 Tahun 2017 dinyatakan  Seleksi  calon  peserta  didik  baru  kelas  7  (tujuh)  SMP atau bentuk  lain  yang sederajat mempertimbangkan  kriteria dengan  urutan  prioritas  sesuai dengan daya  tampung menurut ketentuan rombongan mencar ilmu sebagai berikut: a)  jarak  tempat  tinggal  ke  sekolah  sesuai  dengan ketentuan zonasi;  b)  usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 abjad a; c)  nilai  hasil  ujian  SD atau  bentuk  lain  yang sederajat; dan d)  prestasi  di  bidang  akademik  dan  non-akademik  yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan  tempat masing-masing.

Untuk Jenjang SMP, dalam Pasal 11 ayat (1) Permendikbud  No.  17 Tahun 2017 dinyatakan  (1)  Seleksi  calon  peserta  didik  baru  kelas  10  (sepuluh) SMA,  SMK,  atau  bentuk  lain  yang  sederajat mempertimbangkan  kriteria  dengan  urutan  prioritas sesuai  daya  tampung  berdasarkan  ketentuan rombongan mencar ilmu sebagai berikut: a)  jarak  tempat  tinggal  ke  Sekolah  sesuai  dengan ketentuan zonasi;  b)  usia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7 ayat (1) abjad a; c)  SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan d)  prestasi  di  bidang  akademik  dan  non-akademik yang diakui Sekolah. Pasal 11 ayat Ayat (2)  Jarak  tempat  tinggal  ke  Sekolah  sesuai  dengan ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a,  dikecualikan  bagi  calon  peserta  didik  gres pada Sekolah Menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.  Pasal 11 ayat (3)  Khusus  calon  peserta  didik  pada  SMK  atau  bentuk lain  yang  sederajat,  selain  mengikuti  seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad b, abjad c, dan  huruf  d, Sekolah dapat  melakukan  seleksi  talenta dan  minat  sesuai  dengan  bidang  keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian  yang  dipilihnya  dengan menggunakan  kriteria  yang  ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru  atau PPDB diatur dalam  pasal 15 hingga dengan 17 Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,  SMP, SMA,  Sekolah Menengah kejuruan  atau yang Sederajat.

Pasal 15 Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 menyatakan bahwa

(1)  Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah tempat wajib  menerima  calon  peserta  didik  yang  berdomisili pada  radius  zona  terdekat  dari  sekolah  paling  sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2)  Domisili  calon  peserta  didik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) menurut alamat pada kartu keluarga yang  diterbitkan  paling  lambat  6  (enam)  bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

(3)  Radius  zona  terdekat  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  ditetapkan  oleh pemerintah daerah  sesuai dengan kondisi di tempat tersebut menurut jumlah ketersediaan  daya  tampung  berdasarkan  ketentuan rombongan  belajar  masing-masing  sekolah  dengan ketersediaan anak usia sekolah di tempat tersebut.

(4)  Bagi  sekolah  yang  berada  di  daerah  perbatasan provinsi/kabupaten/kota,  ketentuan persentase  dan radius  zona  terdekat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  sanggup diterapkan  melalui kesepakatan  secara tertulis  antarpemerintah  daerah  yang  saling berbatasan.

(5)  Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah tempat sanggup mendapatkan calon peserta didik melalui:

a.  jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat  dari  sekolah  paling  banyak  5%  (lima persen)  dari  total  jumlah  keseluruhan  peserta didik yang diterima;

b.  jalur  bagi  calon  peserta  didik  yang  berdomisili diluar  zona terdekat  dari sekolah  dengan  alasan khusus  meliputi  perpindahan  domisili orangtua/wali peserta  didik atau  terjadi  peristiwa alam/sosial,  paling banyak 5% (lima persen) dari total  jumlah  keseluruhan  peserta  didik  yang diterima.

Pasal 16 Permendikbud  No.  17 Tahun 2017 menyatakan bahwa

(1)  SMA,  SMK,  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  yang diselenggarakan oleh pemerintah tempat provinsi wajib menerima  peserta  didik  baru  yang  berasal  dari keluarga  ekonomi  tidak  mampu  yang  berdomisili dalam satu wilayah tempat provinsi paling sedikit 20% (dua  puluh  persen)  dari  jumlah  keseluruhan  peserta didik yang diterima. 

(2)  Peserta didik gres yang berasal dari keluarga ekonomi tidak  mampu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dibuktikan  dengan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  atau  bukti  lainnya  yang  diterbitkan  oleh pemerintah daerah.

(3)  Apabila  peserta didik  memperoleh  SKTM  dengan  cara yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  perolehannya, akan dikenakan hukuman pengeluaran dari Sekolah.

(4)  Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan  hasil  evaluasi  Sekolah  bersama  dengan komite  sekolah,  dewan  pendidikan,  dan  dinas pendidikan  provinsi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 Permendikbud  No.  17 Tahun 2017 menyatakan bahwa Ketentuan  zonasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15 tidak berlaku bagi SMK.

Selengkapnya Silahkan Download Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 (DISINI)

====================================

Read More

Juknis Bos Tahun 2017

Saat ini kita sudah masuk tahun anggaran 2017 dan sudah memasuki tahap penyaluran / Pencairan Dana BOS Triwulan 1 tahun 2017 jikalau mengacu pada PMK Nomor 187/PMK.07/2016 yang diterbikan pada tanggal 2 Desember 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa  

Dalam Pasal 76 (1) PMK Nomor 187/PMK.07/2016  tersebut disebutkan bahwa bahwa Penyaluran Dana BOS untuk kawasan tidak terpencil dilakukan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I paling cepat bulan Januari; b. triwulan II paling cepat bulan April; c. triwulan III paling cepat bulan Juli; dan d. triwulan IV paling cepat bulan Oktober

JUKNIS DANA BOS 2017 UNTUK SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas DAN SMK

Lalu bagaimana dengan Juknis atau Petunjuk Teknis BOS 2017?  Berikut ini DRAF JUKNIS BOS 2017 untuk SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas dan SMK. Sebelum admin sharekan Link Download DRAF JUKNIS BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas dan SMK 2017, perlu Admin tegaskan bahwa JUKNIS BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas dan SMK.2017 masih bersifat Draf sehingga dimungkinkan masih ada perubahan. 

Berikut link Download DRAF JUKNIS BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas dan SMK.2017

Link Download DRAF JUKNIS BOS SD Sekolah Menengah Pertama 2017 (Klik Disini)

Link Download DRAF JUKNIS BOS SMA 2017 (Klik Disini)

Link Download DRAF JUKNIS BOS SMK 2017 (Klik Disini)

Demikian Uptodate info Draf JUKNIS BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas dan SMK 2017 semoga bermanfaat. Ingat JUKNIS BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas dan SMK 2017 masih berupa draf sehingga masih mungkin ada perubahan.


Info Sebelumnya

PERMENDIKBUD NO 16 TAHUN 2016

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Juknis BOS Tahun 2016 UntuK SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas dan SMK.

Berdasarkan Pasal 1 Permendikbud No 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa  Mengubah  Lampiran  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 wacana Petunjuk Teknis Penggunaan  Dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (Berita  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2103)  menjadi  sebagaimana tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Salah satu perubahan Juknis BOS Tahun 2016 Untuk SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan menurut Permendikbud No 16 Tahun 2016 ialah terkait batas maksimum  penggunaan  dana  BOS  untuk  membayar honor  bulanan  guru/tenaga  kependidikan  honorer  di  sekolah  swasta yang semula maksimal hanya 30% diubah menjadi maksimal  50% (lima puluh persen) dari total dana BOS yang diterima. Untu perubahan lainnnya silahkan Anda download Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016

DOWNLOAD PERMENDIKBUD NO 16 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN JUKNIS BOS TAHUN 2016 UNTUK SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas DAN Sekolah Menengah kejuruan (Klik disini)

Berikut ini Permendikbud No 80 Tahun 2015

Petunjuk Teknis atau Juknis BOS 2016

Petunjuk Teknis atau Juknis BOS 2016 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 wacana Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Petunjuk Teknis atau Juknis BOS 2016 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Permendikbud Nomor  80 Tahun 2015 terdiri dari

Lampiran 1 Petunjuk Teknis atau Juknis BOS 2016 untuk SD dan Sekolah Menengah Pertama

Lampiran 2 Petunjuk Teknis atau Juknis BOS 2016 untuk SMA

Lampiran 3 Petunjuk Teknis atau Juknis BOS 2016 untuk SMK

Menurut Pasal 3 Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2016 dinyatakan bahwa: a)  program  BOS  SD  dan  SMP  bertujuan  untuk  meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib mencar ilmu 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam  mempercepat  pencapaian  Standar  Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang  belum  memenuhi  SPM,  dan  pencapaian  Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM; dan  b)  kegiatan BOS Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan bertujuan untuk mewujudkan layanan  pendidikan  menengah  yang  terjangkau  dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat                                                    

Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Atau Permendikbud Nomor  80  Tahun 2015  Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah dinyatakan bahwa Secara khusus kegiatan BOS SD dan Sekolah Menengah Pertama bertujuan untuk: a.  membebaskan  pungutan  bagi  seluruh  peserta  didik SD/SDLB  negeri  dan  SMP/SMPLB/SD-SMP  Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan; b)  membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh  pungutan  dalam  bentuk  apapun,  baik  di  satuan pendidikan negeri maupun swasta; dan c.  meringankan  beban  biaya  operasi  satuan  pendidikan  bagi peserta didik di satuan pendidikan swasta.

Menurut Pasal 3 Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015  Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2016 dinyatakan bahwa Secara khusus kegiatan BOS Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan bertujuan untuk: a)  membantu biaya operasional sekolah non-personalia;  b;  meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK); c:  mengurangi angka putus sekolah;  d)  mewujudkan  keberpihakan  pemerintah  bagi  siswa  miskin SMA  dengan  membebaskan  dan/atau  membantu  tagihan biaya  sekolah  dan  biaya  lainnya  di  sekolah,  khususnya bagi siswa miskin; e)  memberikan  kesempatan  yang  setara  bagi  siswa  miskin SMA  untuk  mendapatkan  layanan  pendidikan  yang terjangkau dan bermutu; dan f)  meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. 

DOWNLOAD JUKNIS BOS 2016 SD DAN Sekolah Menengah Pertama (Klik Disini)

DOWNLOAD JUKNIS BOS 2016 KHUSUSSMA (Klik Disini)

DOWNLOAD  JUKNIS BOS 2016 KHUSUS Sekolah Menengah kejuruan (Klik Disini)

BOS ialah kegiatan pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana kegiatan wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan didanai dengan dana BOS.

Sasaran Penerima DANA BOS 2016 menurut JUKNIS BOS 2016 adalah Semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap/SLB,baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen).  Khusus bagi sekolah swasta, juga harus mempunyai izin operasional.

Alokasi DANA BOS 2016 menurut JUKNIS BOS 2016

Dihitung menurut jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya:

Tingkat SD  :         Rp     800.000,-/siswa/tahun;

Tingkat SMP         :         Rp     1.000.000,-/siswa/tahun;

Untuk sekolah di kawasan khusus dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 siswa, akan menerima alokasi sebanyak 60 siswa

Alokasi DANA BOS 2016 menurut JUKNIS BOS 2016

Pengecualian Kebijakan Sekolah Kecil

1.    Sekolah swasta dengan iuran mahal; atau

2.    Sekolah swasta yang izin operasionalnya kurang dari 3 tahun; atau

3.    Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar alasannya ialah tidak berkembang; atau

4.    Sekolah yang membatasi jumlah siswa untuk memperoleh kebijakan khusus BOS; atau

5.    Sekolah swasta yang tidak bersedia mendapatkan kebijakan alokasi minimal.

 

Alokasi DANA BOS 2016 menurut JUKNIS BOS 2016 (2)

Kewajiban Bagi Sekolah Kecil Penerima Alokasi Minimal

1.    Harus memberikan warta jumlah dana BOS yang diterima secara tertulis kepada orang bau tanah siswa dan di papan pengumuman;

2.    Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima;

3.    Membebaskan iuran/pungutan dari orang bau tanah siswa.

Mekanisme Kebijakan Sekolah Kecil dalam JUKNIS BOS 2016

1.    Tim BOS Kab/Kota memverifikasi sekolah yang sesuai kriteria/syarat;

2.    Tim BOS Kab/Kota merekomendasikan dan mengusulkan kepada Tim BOS Provinsi;

3.    Tim BOS Provinsi memutuskan alokasi sekolah kecil menurut rekomendasi tersebut. Tim BOS Provinsi juga berhak menolak rekomendasi bila tidak sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Jadwal Pengambilan Data Untuk Penetapan Jumlah siswa peserta dana BOS 2016

1)   Triwulan 1 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1  Desember tahun sebelumnya;

2)   Triwulan 2 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1 Maret;

3)   Triwulan 3 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal  1 Juni;

4)   Triwulan 4 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 21 September.

Tahapan BOS 2016 menurut JUKNIS BOS 2016

Waktu Penyaluran DANA BOS 2016 menurut JUKNIS BOS 2016

1.    Tiap 3 bulan (periode triwulan), yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember;

2.    Bagi wilayah terpencil dimana proses pengambilan dananya mengalami kendala atau perlu biaya yang mahal, penyaluran dilakukan tiap 6 bulan (periode semesteran), yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

Penyaluran dari RKUN Ke RKUD DANA BOS 2016 menurut JUKNIS BOS 2016

1.    Triwulan 1 dan Semester 1, paling lambat pada ahad ketiga di bulan Januari;

2.    Triwulan 2, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April;

3.    Triwulan 3 dan Semester 2, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli;

4.    Triwulan 4, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober.

Penyaluran Dana Ke Rekening Sekolah: BUD harus menyalurkan dana BOS ke rekening sekolah paling lambat 7 hari kerja sehabis dana diterima di RKUD.

Ketentuan Pengambilan DANA BOS 2016 menurut JUKNIS BOS 2016

1.     Dana BOS harus diterima utuh oleh sekolah;

2.     Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah, dan dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku;

3.     Dana BOS tidak harus habis dipergunakan pada periode berjalan, tapi dipakai sesuai kebutuhan yang tertuang dalam RKAS

Ketentuan Lainya bagi Sekolah Penerim DANA BOS 2016 menurut JUKNIS BOS 2016

1.    Semua negeri dihentikan melaksanakan pungutan kepada orang tua/wali siswa;

2.    Sekolah swasta yang memungut iuran harus mengikuti Permendikbud No 44 Thn 2012 wacana Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;

3.    Sekolah sanggup mendapatkan sumbangan yang bersifat sukarela dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu;

4.    Pemda harus mengendalikan dan mengawasi pungutan dan sumbangan yang diterima sekolah biar mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola secara transparan dan akuntabel;

5.    Menteri dan Kepala Daerah sanggup membatalkan pungutan yang dilakukan sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

Penggunaan Dana BOS 2016 berdasrkan JUKNIS BOS 2016

1. Pengembangan Perpustakaan

a)   Prioritas utama ialah membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang dipakai sekolah, baik pembelian buku yang baru, mengganti yang rusak, dan membeli kekurangan biar tercukupi rasio satu siswa satu buku.  Buku teks yang dibeli ialah yang telah dinilai dan ditetapkan HET-nya oleh Kemdikbud;

b)   Membeli buku pengayaan dan rujukan untuk memenuhi SPM;

c)   Langganan koran, majalah/publikasi terencana yang terkait pendidikan (offline/online);

d)   Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan;

e)   Peningkatan kompetensi pustakawan;

f)     Pengembangan database perpustakaan;

g)   Pemeliharaan perabot perpustakaan;

h)   Pemeliharaan & pembelian AC perpustakaan;

i)     Biaya untuk pengembangan perpustakaan minimal 5% dari anggaran operasi sekolah

2. Kegiatan PPDB

a)   Semua jenis pengeluaran dlm rangka PPDB;

b)   Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan Dapodikdasmen, yaitu:

c)   Penggandaan formulir Dapodikdasmen;

d)   Biaya pemasukan, validasi, update dan pengiriman data.  Yang sanggup dibayarkan untuk kegiatan ini adalah:

Bahan habis pakai (ATK);

Sewa internet (warnet), upload data secara online tidak sanggup dilakukan di sekolah;

Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak sanggup dilakukan di sekolah;

Honor operator Dapodikdasmen. 

Kebijakan pembayaran gaji untuk petugas pendataan di sekolah ialah sebagai berikut:

1)   Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk dikerjakan oleh tenaga manajemen yang ada di sekolah, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya embel-embel untuk pembayaran gaji bulanan

2)   Apabila tidak ada tenaga manajemen yang berkompeten, sekolah sanggup menugaskan tenaga operator lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan (tidak dibayarkan gaji rutin bulanan);

3)   Standar gaji operator Dapodikdasmen mengikuti standar biaya, atau ketentuan dan kewajaran yang berlaku di kawasan sesuai dengan beban kerja;

e)   Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan

3. Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

a)   Membeli alat peraga IPA yang dibutuhkan sekolah untuk memenuhi SPM di tingkat SD;

b)   Mendukung penyelenggaraan PAKEM di SD;

c)   Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Kontekstual di SMP;

d)   Pengembangan pendidikan karakter/ penumbuhan kebijaksanaan pekerti;

e)   Pembelajaran remedial dan pengayaan;

f)    Pemantapan persiapan ujian;

g)   Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja;

h)   Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

i)     Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan;

j)     Biaya lomba yang tidak didanai pemerintah/ pemda (termasuk untuk biaya pendaftaran, transportasi dan akomodasi);

k)   Honor mengajar embel-embel di luar jam/ kewajiban mengajar dan transportnya.

4. Ulangan dan Ujian

a)   Biaya ulangan harian/tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas dan ujian sekolah;

b)   Komponen yang sanggup dibayarkan adalah:

c)   Fotocopy/penggandaan soal;

d)   Fotocopy laporan hasil ujian untuk disampaikan kepada Kepala Sekolah, serta ke Dinas Pendidikan dan orang tua/wali;

e)   Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, dan tidak didanai Pemerintah/Pemda.

5. Pembelian Bahan Habis Pakai

a)   Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, materi praktikum, buku induk peserta didik, buku inventaris;

b)   Alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk);

c)   Minuman dan camilan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;

d)   Pengadaan sparepart alat kantor;

e)   Alat-alat kebersihan dan alat listrik.

6. Langganan Daya dan Jasa

a)   Langganan listrik, air, dan telepon (termasuk pasang instalasi gres bila ada jaringan);

b)   Langganan internet pasca/pra bayar, baik dengan fixed modem maupun mobile modem (termasuk pasang gres bila ada jaringan).  Batas maksimal pembelian paket/voucher mobile modem sebesar Rp. 250.000/bulan, sedangkan biaya langganan dengan fixed modem sesuai dengan kebutuhan sekolah

c)   Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di kawasan tertentu jikalau di sekolah tidak ada jaringan listrik (termasuk perlengkapan pendukungnya

7. Perawatan/Rehab dan Sanitasi

a)   Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;

b)   Perbaikan mebeler;

c)   Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC siswa berfungsi dengan baik;

d)   Perbaikan terusan pembuangan dan terusan air hujan;

e)   Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

8. Pembayaran Honor Bulanan

a)   Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);

b)   Tenaga administrasi;

c)   Pegawai perpustakaan;

d)   Penjaga Sekolah;

e)   Petugas satpam;

f)     Petugas kebersihan;

g)   Batas maksimum pembayar gaji bulanan sekolah negeri ialah 15%.

h)   Pengangkatan tenaga gaji gres harus sanggup pertimbangan dan persetujuan kab/kota

9. Pengembangan Profesi G/TK

a)   Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS.  Sekolah yang menerima hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya boleh memakai dana BOS untuk transport kegiatan bila tidak disediakan;

b)   Menghadiri seminar peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan (biaya registrasi dan fasilitas apabila seminar diadakan di luar satuan pendidikan);

c)   Mengadakan workshop peningkatan mutu. Biaya yang sanggup dibayarkan ialah fotocopy, serta konsumsi peserta workshop yang diadakan di sekolah dan biaya nara sumber dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah;

d)   Dana BOS tidak boleh dipakai untuk biaya kegiatan yang sama yang telah didanai oleh pemerintah/pemda.

10. Membantu Siswa Miskin

a)   Hanya bagi siswa miskin yang tidak mendapatkan proteksi homogen dari sumber lainnya, contohnya PIP.

b)   Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang mengalami kesulitan transportasi ke sekolah (misalnya sepeda, bahtera penyeberangan), dimana barang yang dibeli tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

11. Pengelolaan Sekolah

a)   Penggandaan laporan dan surat-menyurat;

b)   Insentif bagi tim penyusun laporan BOS;

c)   Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/Kantor Pos;

d)   Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota;

e)   Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.

12. Pembelian dan Perawatan Komputer

a)   Membeli/memperbaiki komputer desktop/ work station.  Maksimum pembelian bagi SD 4 unit/tahun dan Sekolah Menengah Pertama 7 unit/tahun;

b)   Membeli/memperbaiki printer atau printer plus scanner. Maksimum pembelian ialah 1 unit/tahun;

c)   Membeli/memperbaiki laptop. Jumlah maksimum pembelian ialah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 6 juta;

d)   Membeli/memperbaiki proyektor.  Jumlah maksimum yang sanggup dibeli ialah 1 unit/ tahun dengan harga maksimum Rp. 5 juta;

e)   Ketentuan pembelian:

f)    Harus dibeli di toko resmi;

g)   Proses pengadaan barang mengikuti peraturan yang berlaku;

h)   Peralatan harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

13. Biaya Lainnya

a)   Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan Pemerintah;

b)   Mesin ketik;

c)   Peralatan UKS dan obat-obatan;

d)   Pembelian meja dan dingklik peserta didik/ guru, jikalau yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang;

e)   Penanggulangan efek darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat.

f)    Bunga Bank/Jasa Giro jawaban adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan dipakai untuk keperluan sekolah (Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening satuan pendidikan).

DOWNLOAD JUKNIS BOS 2016 SD DAN Sekolah Menengah Pertama (Klik Disini)

DOWNLOAD JUKNIS BOS 2016 KHUSUSSMA (Klik Disini)

DOWNLOAD  JUKNIS BOS 2016 KHUSUS Sekolah Menengah kejuruan (Klik Disini)

Larangan Penggunaan DANA BOS 2016 menurut JUKNIS BOS 2016sama dengan tahun sebelumnya hanya ditambahkan penegasan larangan membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan kiprah pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru.

==========================================

Read More